Rabu, 16 November 2011

Jangan Sampai Dosa Besar Politik TNI/ABRI/POLRI terulang lagi..

Beberapa waktu setelah kerusuhan Mei 1998 yg lalu ABRI sangat gencar memasang spanduk yg bertuliskan “Damai itu indah.” ABRI ingin mengambil hati masyarakat dgn memperlihatkan seolah-olah telah mengambil posisi sebagai penengah dan pereda konflik. Tetapi masyarakat telah mengetahui betul bagaimana posisi dan peran yg dimainkan ABRI selama ini. ABRI telah banyak melakukan dosa-dosa politik. Dari kalangan masyarakat muncul spanduk sebagai jawaban sekaligus kritikan. Spanduk itu bertuliskan “Damai itu indah jika ABRI tidak berpolitik.” Sejarah telah mencatat betapa peran ABRI selama itu telah benar-benar melenceng jauh dari rel yg semestinya. Lemahnya sikap politik ABRI menjadikannya sebagai alat penguasa utk melindungi dan mempertahankan kekuasaanya apalagi kekuasaan saat itu terpusat kepada seorang presiden. Soeharto sebagai Presiden saat itu bak raja yg rakyatnya semua harus tunduk kepada kemauannya. Individu kelompok atau organisasi yg berseberangan dan menentang secara terang-terangan disapu bersih oleh sang penguasa. Tokoh-tokoh Islam yg gigih menentang azas tunggal Pancasila tidak lepas dari bidikannya. Peristiwa Tanjung Priuk adl sejarah yg tidak terlupakan yg dgn kejamnya aparat keamanan membantai tokoh-tokoh Islam yg militan memegang teguh agamanya. Penguasa dan aparat keamanan waktu itu lbh menganakemaskan umat agama yg minoritas daripada umat Islam yg mayoritas. Belum lagi berbagai peristiwa lainnya di berbagai penjuru tanah air bangkitnya rakyat dan berontaknya beberapa wilayah utk memisahkan diri yg didorong oleh ketidakadilan penguasa dalam membagi kue kemerdekaan juga menjadi catatan merah perjalanan politik ABRI krn kebijakannya yg berlebihan di dalam mendukung dan mempertahankan kepentingan penguasa.

Selain itu langkah blunder percaturan politik ABRI yg hanya membela salah satu partai menambah lembaran hitam dalam sejarahnya. ABRI yg seharusnya mengayomi seluruh kelompok masyarakat kenyataannya hanya mengayomi dan mendukung kepentingan partai milik penguasa yaitu GOLKAR. PPP dan PDI benar-benar bagaikan anak tiri yg selalu ditampar dimarahi dan dicaci maki oleh ibu tirinya. Malang nian nasibmu oh anak tiri diusir tidak diakui pun enggan apalagi disayang. Alhasil perjuangan politik tokoh-tokoh Islam yg akan memperjuangkan nilai-nilai Islam terhambat krn mayoritas umat Islam takut memilih partai yg berseberangan dgn kepentingan penguasa.

Kenyataan pahit itu menjadi pengalaman berharga bagi rakyat Indonesia terutama umat Islam yg selama ini dipinggirkan. Dengan jatuhnya rezim Soeharto memasuki orde reformasi ABRI diharapkan mereformasi dirinya agar kembali kepada jati dirinya yg asli. Slogan back to basic jangan hanya menjadi slogan semata tetapi harus direalisasikan. Masyarakat mendambakan kembali saat-saat mesra di kala senang dan sedih bahagia dan menderita hidup bersama dgn harmonis seperti ketika merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Masyarakat menaruh harapan besar akan reformasi itu. Dikuranginya jatah kursi fraksi TNI/POLRI dalam badan legislatif dan terpisahnya POLRI dari tubuh TNI merupakan angin segar sebagai langkah awal yg baik bahwa reformasi itu telah dimulai. Peran politik TNI/POLRI mulai dikurangi. POLRI yg selama ini sangat militer diharapkan mengubah perangainya menjadi aparat sipil yg lbh merakyat. Tergusurnya tokoh-tokoh potensial TNI yg pada masa orde baru dianakemaskan juga menjadi faktor penting menuju reformasi yg lbh cepat.

Belum lama kita menunggu harapan besar itu tiba-tiba kita dikejutkan wacana baru dimungkinkannya TNI/POLRI memiliki hak memilih atau dipilih. Apakah TNI/POLRI akan kembali memperkuat partai milik penguasa? Ada apa di balik munculnya wacana itu? Politikus muslim harus berhati-hati dalam menentukan sikap. Jangan sampai reformasi TNI/POLRI yg selama ini kita harapkan menjadi buyar dan kembali ke suatu keadaan yg tidak menguntungkan kepentingan rakyat terutama perjuangan umat Islam. Karena TNI/POLRI adl dari rakyat oleh rakyat dan utk rakyat maka TNI/POLRI harus berdiri di tengah-tengah rakyat. TNI/POLRI harus mengayomi dan melindungi rakyatnya tanpa membeda-bedakan partai golongan suku ras dan agama. TNI/POLRI yg kita harapkan adl TNI/POLRI yg telah tobat nasuha. TNI/POLRI tidak boleh mengulangi dosa-dosanya seperti yg lalu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar